Karang Taruna Desa Anamina Dompu Gelar FGD Ajak Warga Jaga Kondusifitas

Dompu NTB - Karang Taruna desa Anamina Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) bersama tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda setempat terkait lahan perkebunan milik Kementerian Pertanian RI yang ada di desa tersebut.

Ketua Karang Taruna Desa Anamina Mahdin alias Bob mengajak masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu-isu sosial yang terjadi belakangan ini.

Baca juga: Revisi UU Desa, Achmad Baidowi: Ubah Periodesasi Jabatan Kades, Tambah Dana Desa, dan Atur Perangkat Desa

“Sering terjadi kesalahpahaman antara warga masyarakat yang saling mengklaim lahan perkebunan milik Kementerian Pertanian RI tersebut, ” ujarnya, Sabtu 6 Agustus 2022

Bob memastikan aksi saling klaim yang berujung pada aksi pembakaran gubuk di lahan tersebut bukan merupakan warganya melainkan warga di luar desa Anamina. 

Baca juga: Pastikan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Aman, Bhabinkamtibmas Brangkat Monteh Lakukan Pengamanan

“Pada bulan Juli lalu dan sebelumnya telah terjadi aksi pembakaran gubuk maupun aksi saling kejar antar warga yang saling klaim lahan, namun karang taruna terus menghimbau kepada warganya untuk tidak ikut terprovokasi, ” kata Bob.

Lahan yang diklaim milik Kementerian RI yang saat ini diberikan tanggungjawab kepada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Penghijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Denpasar tersebut ingin dilihat legalitas lahan oleh warga.

Baca juga: Karang Taruna Sepatan Keluhkan Anggaran Organisasi Tingkat Kelurahan Tidak Transparan

“Sampai dengan saat ini pihak BPTU HPT hanya menyampaikan bahwa lahan tersebut merupakan aset Kementerian Pertanian RI dan memiliki atas hak yang lengkap namun kami belum pernah melihat secara langsung, ” ungkap Bob.

Staf BPTU HPT Lukman menjelaskan bahwa lahan seluas 200 hektar tersebut memiliki legalitas yang sah, sesuai dengan ketentuan perundangan. 

Baca juga: Sekda NTB Ingin Pastikan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Terlaksana Dengan Baik

“Lahan tersebut merupakan aset Kementerian RI, namun sampai dengan saat ini sebagian besar lahan tersebut dikuasai oleh warga, ” jelas Lukman

Pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meraih kembali lahan tersebut. Mulai dari melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Dompu, Pemda Dompu sampai dengan DPRD Kab Dompu, bahkan pihak Kementerian bersama dengan Bareskrim Mabes Polri juga telah melakukan upaya sosialisasi ke wilayah tersebut.

Baca juga: Koperasi SSM Diduga Peras Warga Desa Karang Sari, Kades dan LEMBAPHUM Kalteng Turun Tangan

“Sampai saat ini warga masyarakat masih mengklaim lahan tersebut milik mereka, ” papar Lukman.

Bahkan, saat ini beberapa warga yang sebelumnya menguasai lahan tersebut juga telah memperjualbelikan lahan kepada warga lain tanpa dasar alas hak yang kuat sehingga hal tersebut menambah rancu permasalahan.

Pihak BPTU HPT berharap warga masyarakat secara sukarela keluar dari lahan tersebut karena pihak BPTU HPT akan memanfaatkan dan mengefisiensikan lahan untuk dijadikan sebagai lahan ternak dan penghijauan pakan ternak.

“Kita akan memberdayakan masyarakat setempat dalam program tersebut, serta tidak terjadi kembali aksi saling klaim antar warga yang berujung pada tindakan kekerasan maupun tindakan yang melawan hokum, ” imbuh Lukman (Adb)